Ranto Peureulak
Selasa, 16 Juni 2015
Rabu, 10 Desember 2014
RSUD IDI Menjadi RSUD Dr. Zubir Mahmud
DIABADIKAN – Hj Nahariah Hara dengan bingkai foto suaminya dr Zubir Mahmud diabadikan bersama Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Timur di sela peresmian dan penapalan nama RSUD Idi menjadi RSUD Dr Zubir Mahmud di Idi, Rabu (10/12).DIABADIKAN – Hj Nahariah Hara dengan bingkai foto suaminya dr Zubir Mahmud diabadikan bersama Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Timur di sela peresmian dan penapalan nama RSUD Idi menjadi RSUD Dr Zubir Mahmud di Idi, Rabu (10/12).
Idi Rayeuk-andalas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Idi kini resmi menjadi RSUD Dr Zubir Mahmud Kabupaten Aceh Timur. Peresmian penapalan salah satu RS di Aceh itu dilakukan Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah didampingi Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi dan Kajati Aceh Tarmizi SH MH, Rabu (10/12) pagi.
Dalam sambutannya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah menjelaskan, perubahan nama RSUD Idi menjadi RSUD Dr Zubir Mahmud merupakan langkah yang sangat tepat. Mengingat betapa besarnya perjuangan dan jasa almarhum dr Zubir Mahmud dalam memperjuangkan keadilan untuk masyarakat Aceh, termasuk hak dalam memperoleh kesehatan.
“Bagi masyarakat Aceh Timur, saya yakin dr Zubir Mahmud bukan nama yang asing. Karena beliau adalah salah seorang tokoh perjuangan Aceh yag syahid saat Aceh dilanda konflik berkepanjangan dan beliau juga berasal dari keluarga terhormat yang ayahnya pemuka agama di Kecamatan Ranto Peureulak,” ujar Zaini Abdullah seraya meminta, para tenaga medis di Aceh Timur khususnya untuk meneladani sifat yang dimiliki dr Zubir Mahmud dalam memberikan pelayanan kesehatan penuh santun dan senyum.
Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib dalam sambutan sebelumnya mengatakan, perubahan nama RSUD Idi menjadi RSUD Dr Zubir Mahmud berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2014.
“Semangat melayani yang diberikan Dr Zubir Mahmud inilah yang harus diteladani guna membangkit pelayanan kesehatan yang maksimal sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Bupati seraya meminta Pemerintah Aceh memperioritaskan APBA ke Aceh Timur khususnya bidang kesehatan. (MAD)
Idi Rayeuk-andalas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Idi kini resmi menjadi RSUD Dr Zubir Mahmud Kabupaten Aceh Timur. Peresmian penapalan salah satu RS di Aceh itu dilakukan Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah didampingi Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi dan Kajati Aceh Tarmizi SH MH, Rabu (10/12) pagi.
Dalam sambutannya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah menjelaskan, perubahan nama RSUD Idi menjadi RSUD Dr Zubir Mahmud merupakan langkah yang sangat tepat. Mengingat betapa besarnya perjuangan dan jasa almarhum dr Zubir Mahmud dalam memperjuangkan keadilan untuk masyarakat Aceh, termasuk hak dalam memperoleh kesehatan.
“Bagi masyarakat Aceh Timur, saya yakin dr Zubir Mahmud bukan nama yang asing. Karena beliau adalah salah seorang tokoh perjuangan Aceh yag syahid saat Aceh dilanda konflik berkepanjangan dan beliau juga berasal dari keluarga terhormat yang ayahnya pemuka agama di Kecamatan Ranto Peureulak,” ujar Zaini Abdullah seraya meminta, para tenaga medis di Aceh Timur khususnya untuk meneladani sifat yang dimiliki dr Zubir Mahmud dalam memberikan pelayanan kesehatan penuh santun dan senyum.
Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib dalam sambutan sebelumnya mengatakan, perubahan nama RSUD Idi menjadi RSUD Dr Zubir Mahmud berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2014.
“Semangat melayani yang diberikan Dr Zubir Mahmud inilah yang harus diteladani guna membangkit pelayanan kesehatan yang maksimal sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Bupati seraya meminta Pemerintah Aceh memperioritaskan APBA ke Aceh Timur khususnya bidang kesehatan. (MAD)
Rabu, 03 Desember 2014
Anggota DPRA: Bekali Para Penambang Minyak di Ranto Peureulak
LANGSA - Dua anggota DPRA, Bardan Sahidi dan Iskandar Usman Al-Farlaky, berharap Pemerintah Aceh dan Aceh Timur memberdayakan ribuan penambang yang mengelola sumur minyak tanah secara tradisional di kawasan tersebut, sehingga minyak yang mereka hasilkan bermutu dan aman digunakan.
Selain itu, Pertamina sebagai penyalur resmi minyak melalui agennya, yakni SPBU di berbagai daerah, hendaknya memperketat pengawasan karena banyak SPBU dan pedagang eceran bermain kotor dengan mengisikan BBM ke drum pada malam hari. Aneka minyak dari SPBU itu pun kemudian berpeluang dioplos dan dijual lagi.
Iskandar Usman menyatakan, lebih dari 2.000 jiwa warga di Aceh Timur yang menggantungkan hidupnya dari sumur minyak tersebut. “Pemerintah harus memberdayakan penambang tersebut agar menghasilkan minyak yang bermutu dengan cara yang tepat, sehingga aman bagi mereka sendiri maupun masyarakat luas,” kata politisi dari Partai Aceh ini merespons liputan eksklusif Serambi Indonesia berjudul “Licinnya Pengoplos Mitan” yang dipublikasi Selasa (2/12). Hal yang sama dilakukan Bardan Sahidi, politisi PKS di DPRA yang lebih banyak membeberkan permainan kotor para pebisnis minyak di wilayah tengah dan tenggara Aceh.
Sebagaimana dilaporkan Serambi kemarin, pengelolaan ratusan sumur minyak di Aceh Timur telah mendatangkan sejumlah petaka karena ketidakpedulian pemerintah dan warga yang menambang minyak itu secara tradisional. Pertamina bahkan tidak berani menjamin bahwa minyak yang diolah secara tradisional itu benar-benar aman dipakai untuk beragam keperluan, baik minyak tanah, bensin, maupun solar.
Selain itu, sudah tak terhitung pekerja di lokasi sumur yang menjadi korban kebakaran tersulutnya api dari minyak oplosan.
Secara teknis, Iskandar Usman meminta pemerintah memfasilitasi mereka dengan membentuk koperasi. “Kita minta pemerintah dan dinas terkait menyelamatkan para penambang, dengan memberi pemahaman kepada mereka, dan memfasilitasi mereka membuat wadah baik itu dalam bentuk koperasi maupun asosiasi penambangan minyak tradisional,” kata pria asal Aceh Timur ini.
Di sisi lain, pihaknya sangat tidak setuju jika pemerintah menutup sumur minyak yang dieksploitasi warga tersebut. Apalagi sebagian aktivitas tersebut sudah berlangsung turun-temurun.
Dia jelaskan, dalam setahun terakhir masyarakat yang selama ini tidak memiliki penghasilan tetap ikut mengadu nasib di sektor pertambangan tradisional tersebut. Yang harus dilakukan pemerintah adalah pengawasan dan pemberdayaan mereka.
Secara terpisah, Keuchik Gampong Pertamina, Zulkifli kepada Serambi mengatakan, aktivitas penambangan minyak di lokasi itu saat ini marak terjadi. Diperkirakan ada ratusan titik sumur minyak yang digarap para panambang. “Malah ada yang menambang beberapa meter dari jendela rumah warga. Soal keamanan tak lagi dihiraukan,” kata Zulkifli sembari menambahkan bahwa sudah saatnya pemerintah bertindak untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman petaka yang lebih buruk.
“Keberadaan sumur minyak ini juga potensi besar bagi roda ekonomi masyarakat, karena itu sudah saatnya pemerintah membina mereka,” ujar Zulkifli lagi.
Bardan Sahidi mengomentari, di wilayah tengah-tenggara Aceh, kondisinya lebih parah lagi. Pertamina sebagai penyalur resmi melalui agennya, yakni pemilik SPBU di berbagai daerah, kebanyakan bermain kotor dengan pedagang eceran, yakni dengan mengisikan BBM ke drum pada malam hari. Berbagai minyak dari SPBU itu pun kemudian berpeluang dioplos dan dijual lagi.
Menurutnya, penyaluran minyak dengan legalisasi hinger ordonantie (HO) mejadi tameng dalam bisnis haram ini. “Di sisi lain, harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemrintah pun, omong kosong belaka,” kata Bardan.
Di mata politisi PKS ini, bukan hanya Pertamina, tapi negara pun kalah melawan mafia minyak yang sudah menggurita. “Korbannya justru rakyat jelata, termasuk mereka yang terbakar akibat minyak oplosan itu,” kata Bardan yang sekaligus menginformasikan bahwa pada tingkat pengecer, premium di Gayo dijual mencapai Rp 15.000 sampai Rp 20.000 per liter setelah kenaikan harga dua pekan lalu.(sar/yuh/sak/dik)
sumber : serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)